Feeds:
Pos
Komentar

Musuh-Musuh Peradaban

Azhar Rijal Fadlillah

8 Desember 2010

 

”Die Schöpfung ist niemals vollendet”.

Penciptaan tak pernah usai. Pagi bukanlah serangkaian repetisi. –Kant

 

I

Peradaban adalah sebuah pengertian yang sebaiknya tak kita terima begitu saja; kita perlu telaah asal-usulnya.

Akar kata ini adalah “adab”, dan kalau kita ingat ada kata “ber-adab” dalam bahasa kita, kita akan tahu bahwa ada satu nilai yang tersirat didalamnya. Lawan kata “beradab” adalah “biadab”. Yang pertama dianggap lebih baik ketimbang yang kedua. Sebagai satu contoh saja kita ambil definisi dari buku The Philosophy of Civilization (Albert Schweitzer; 1923):

“It is the sum total of all progress made by man in every sphere of action and from every point of view in so far as the progress helps towards the spiritual perfecting of individuals as the progress of all progress.”

Dengan demikian dapat diasumsikan ada satu subjek, pusat, atau otoritas, yang menilai dan menentukan apa yang bisa dianggap “progress”. Dengan kata lain, apa yang bisa diputuskan sebagai “baik” dan “tidak baik” itu.

Agaknya tidak dapat diabaikan kenyataan, “peradaban” memang mengimplikasikan adanya “pusat” dan “otoritas” itu. Kata itu sebuah terjemahan yang saya kira tepat untuk “civilization”, sebuah kata Inggris. Sepanjang yang saya ketahui, orang inggris lah yang pertama kali memperkenalkan kata itu. Tapi akar kata “civilization” datang dari bahasa latin, civilis yang berhubungan dengan civis, yang berarti warga, dan civitas, yang berarti “kota” atau “negeri”.

Will Durant –yang menulis 12 jilid buku The Story of Civilization (Will Durant dan Ariel Durant; 1935-1975), merumuskan peradaban sebagai “tata sosial”:

Civilization is social order promoting cultural creation. Four elements constitute it; economic provision, political organization, moral traditions, and the pursuit of knowledge and the arts. It begins where chaos and insecurity ends….

Dari sini tampak bahwa “peradaban” mempunyai dimensi politik; tiap tata membutuhkan kekuasaan untuk membentuk dan menopangnya. Agar dan/atau chaos berakhir, kekuasaan membutuhkan represi, bahkan kekerasan. Pada saat yang sama, peradaban –sebagai bangunan normatif tentang yang “beradab” dan yang “biadab”, merupakan wacana yang terjadi dalam latar sejarah dan tempat tertentu, yang tak jarang menawarkan diri sebagai sesuatu yang universal. Adanya selisih (yang tak terelakkan) antara klaim universalitas itu dengan bangunan normatif dalam peradaban yang ada akan membuat peradaban selamanya dibentuk oleh hegemoni, antagonisme, dan interaksi antar berbagai gejolak dalam dirinya juga yang datang dari luar. Maka membentengi diri dengan “identitas” dalam wacana tentang peradaban, akan melupakan bahwa “luar” itu juga ditentukan oleh kekuasaan yang merespon suatu keadaan suatu masa- suatu tempat.

 

II

Peradaban bagi pandangan “materialisme historis”, tak semata-mata dibentuk oleh para pencipta. Mereka ada bukan hanya berkat usaha orang-orang yang berbakat besar dengan gagasan besar yang menciptakan khasanah budaya itu, tapi juga karena jerih payah yang tak dikenal- para pionir.

Setiap bangunan megah selalu terbentuk oleh bongkahan batu yang terpola,

Namun kemanakah para tukang batu- segera setelah bagunan tersebut berdiri?

Tapi bukan hanya represi terhadap kerja dan hak-hak “para tukang batu” yang menyebabkan pandangan Marxis tentang peradaban pada dasarnya selalu muram, meskipun bukannya tanpa harap. Peradaban juga, yang makin menegaskan pembagian kerja dalam masyarakat, pada gilirannya mengungkung manusia dalam alienasi.

Pada Marx, alienasi adalah konsep yang juga datang dari Hegel dalam bukunya yang terkenal- Phenomenology of Spirit (G.F.W. Hegel; 1977- Terjemahan oleh A.V. Miller)

Dalam kritiknya kepada agama Kristen (yang juga dapat dikaitkan dengan agama-agama samawi lainnya; Yahudi, Islam), Hegel melihat bahwa Tuhan telah dijadikan sesuatu yang “objektif”. Adapun obyektifitas itu diperkenalkan kepada kita di “sebuah dunia yang asing bagi kita, sebuah latar dimana kita tak punya bagian, dimana kita tak akan memperoleh tempat oleh aktivitas kita, melainkan hanya dengan cara meminta-minta”. Manusia jadi impoten, pada saat yang bersamaan ketika Tuhan jadi sekadar konsep yang sudah dirumuskan (baca: Agama). Dalam keadaan seperti itu, ujar Derrida, “Tuhan meninggalkan semua sifat subyektif dan hanya semata-mata obyek.” Manusia jadi “Non-ego” dan Tuhan jadi “Non-ego yang lainnya”. Atau seperti ujar sastrawan favorit saya,  Goenawan Mohamad;

“Maka, lebih baik kita hidup dengan keterbatasan karena bahasa. Dengan kata lain, hidup dengan janji: kelak ada Makna Terang yang akan datang—betapapun mustahil. Hidup dengan janji berarti hidup dalam iman, tapi bukan iman kepada Tuhan yang telah selesai diketahui. Ini iman dalam kekurangan dan kedaifan—ikhtiar yang tak henti-hentinya, sabar dan tawakal, karena Tuhan adalah Tuhan yang akan datang, Tuhan dalam ketidakhadiran.”

(Caping Edisi 6 Oktober 2007; “Tentang Tuhan yang Tak Harus Ada”- GM)

Kembali ke Hegel,

Dalam satu ceramahnya Hegel menguraikan apa yang disebutnya “Kehidupan yang menggerakkan diri sendiri, meskipun sebenarnya itu kehidupan dari bentuk-bentuk yang mati”. Di dalamnya, yang semula hidup seakan-akan membeku. Ibadah jadi aturan ritual yang pola gerak mekanistiknya sangat pasti (sebegitu teraturnya hingga sulit dikatakan lagi sebagai aktivitas rohaniah), yang diisembah jadi berhala, yang ethis jadi hukum, pikiran jadi formula, kesenian jadi klise, alam jadi proyek, dan benda akrab ke dalam- dan sebab itu benda punya arti- Cuma jadi benda yang tiap saat dapat dipertukarkan dengan benda lain.

Yang terakhir ini terutama tampak dengan dipergunakannya uang; satu sarana untuk menerjemahkan semua jenis benda dan jasa pemenuh kebutuhan manusia dalam satu kriterium yang bisa dikenakan ke apa saja, bahkan siapa saja. Marx menyebutnya sebuah peralihan (sifat dekonstruktif) “nilai guna” menjadi “nilai tukar”.

Dalam kondisi seperti ini nampak semakin jelas apa yang dimaksud Hegel tentang alienasi. Pada awalnya manusia mencipta benda-benda namun akhirnya manusia teralienasi oleh benda-benda. Maka semakin jelas bahwa sejatinya peradaban menghadapi musuhnya dari dalam dirinya sendiri.

Peradaban dengan demikian bukan sebuah perkembangan ke arah kemajuan yang linear. Ia terkadang berbalik mundur- terus berdialektis. Musuhnya pun ada di dalam peradaban itu sendiri. Yang menjadi kekuatan yang mengkonstruksi peradaban sekaligus musuh sejatinya. Terkadang musuh itu tampil dengan sosok yang mulia dan memikat- yang bisa menjerat manusia dalam alienasi yang digambarkan Hegel; Ketika manusia menyerah kepada adat, hukum, ekonomi, politik dan agama tanpa subyektifitas.

 

Jangan-jangan kita tertipu (lagi) oleh waham, mencari sosok ideal peradaban yang ditopang kepastian. Maka barangkali benar apa yang dikatakan Kant;

Penciptaan tak pernah usai. Pagi bukanlah serangkaian repetisi.”

Terimakasih,

Semoga Bach memberkati….

Iklan

Adriansyah Pasga D.

 

Apa yang kita baca, kita lihat, dan dengar dari media akhir-akhir ini? Kasus Gayus kah? Penetapan Ketua KPU terpilih? Bencana di Indonesia? Atau? Tidak ada yang lebih menarik di Indonesia saat ini selain berita-berita yang menampilkan sosok-sosok selebriti baru yang muncul di berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Sosok Gayus Tambunan, yang belakangan muncul karena kasus Tipikornya, Almarhum Mbah Maridjan yang menyita perhatian penduduk Indonesia karena keteguhannya untuk tetap tinggal di kaki Merapi yang sedang mengamuk hingga akhir hayatnya, Ariel Peterpan yang sempat di vonis bebas oleh pengadilan atas video asusila yang tidak diakuinya yang kemudian menghantarkannya kembali ke hotel prodeo, atau kisah-kisah ‘inspiring’ lainnya dari para pejabat kita yang melakukan kunjungan kerjanya ke luar negeri di tengah bencana yang melanda Indonesia, merupakan informasi yang tidak mungkin tidak diketahui oleh warga negara Indonesia.

Media massa merupakan alat yang paling efektif untuk membuat masyarakat terlena akan berita yang tidak lebih penting ketimbang kasus-kasus yang (dulu) sempat mencuat namun hilang karena munculnya berita-berita yang tidak kalahh heboh lainnya. Ada yang mengingat kasus Century? Tindak pidana korupsi yang menghilangkan uang rakyat hingga ratusan milyar secara tidak bertanggung jawab. Kasus yang sempat menyita perhatian masyarakat ini mulai redup sejak SBY memproklamasikan dirinya yang sedang dicari oleh segerombolan teroris untuk kemudian ‘dibinasakan’ yang dia tunjukkan dengan foto-foto sekelompok orang yang sedang menjalankan aktivitas latihannya. Atau Kasus Gayus Tambunan yang sempat menghilang karena munculnya bencana alam yang melanda Indonesia, namun mencuat kembali karena foto misterius Gayus yang sedang bergentayangan di Bali untuk liburan sejenak ditengah hukuman penjara yang sedang dijalaninya.

Rentetan berita tersebut seperti telah disusun rapi oleh media dalam rangka menaikkan citra peemrintah ataupun menjatuhkannya. Seperti yang kita ketahui, bahwa media di Indonesia saat ini telah terdikotomi yang nampak jelas terlihat di salah dua media elektronik terbesar yang ada dimana kedua media tersebut salah satunya mendukung pemerintah. Tanpa disadari, media telah masuk kedalam politik wacana (yang mungkin) dalam rangka menaikkan rating mereka dengan citra yang mereka bawa masing-masing. Carlson mendefinisikan wacana sebagai rentetan ujaran yang berkesinambungan dan gramatis serta tersusun rapi. Dan hal ini ditunjukkan oleh media massa saat ini dimana mereka seperti mensetting kapan wacana yang sudah digulirkan untuk kemudian dialihkan ke wacana yang lain. Dan begitu seterusnya.

Media massa seharusnya dapat memberikan informasi yang objektif untuk masyrakat. Namun fungsi tersebut saat ini telah berubah menjadi lahan empuk untuk berpolitik. Dan tidak kita pungkiri bahwa beberapa media besar khususnya media elektronik yang dikuasai oleh segelintir orang yang mempunyai kepentingan tertentu, menjadikan media yang mereka kuasai sebagai alat untuk semata-mata menaikkan citra mereka dalam rangka menyukseskan kepentingan-kepentingan mereka.

Nasionalisme yang Digugat

Ridhof Lonandha


Malaysia menyerang Indonesia sadar. Dimulai dari serangan yang  klasik sekaligus jelas -perebutan wilyah- hingga serangan yang lebih modern sekaligus bias, klaim seni-budaya misalnya. Serangan-serangan tersebut langsung menghujam harga diri -dengan keangkuhan sebagai pondasi utama- yang begitu menyakitkan orang-orang Indonesia. “Ganyang Malaysia” itulah kata sakti yang coba merangkum persaan harga diri yang diinjak dari bangsa yang mengaku sebagai guru yang baik hati ini. Kata “ganyang” bagi kaum ekspansionis menyadarkan emosinya akan perlunya tank, pesawat jet, kapal laut dan bedil. Bagi penganut kosmopolit kata “ganyang”  memberi kesadaran  rasional perlunya hati, uang, dan diplomasi.

Terlepas adanya friksi dalam interprtasi, adanya kasus serangan Malaysia itu menyadarkan ke ruang publik bahwa nasionalisme Indonesia itu ada. Memang nasionalisme itu belum menunjuk pada satu paham atau ideologi, namun lebih pada  setingkat kesadaran bahwa Indonesia sebagai sebuah Negara dan bangsa  perlu dan penting menjaga dan mempertahankan kedaulatannya – kedaulatan dalam arti luas dan oleh karena itu perlu dibuat semacam kebencian emosional terhadapa Malaysia atau yang lainnya. Malaysia tidak dipandang sebagai sebuah keragaman dan keunikan tapi sebagai sebuah kesatuan yang utuh dan telah selasai sebagai sebuah negara-bangsa. Kebencian terhadap Malaysia menjadi kebencian pada Malayasia dengan segala unsurnya : mobil, pom bensin dan manusia. Seolah ketiga unsur tersebut mufakat untuk menyerang Indonesia.

Itulah negara-bangsa dengan nasionalisme nya – sebuah paham menurut Kohn kesetian tertinggi individu diserahkan kepada negara kebangsaan – sadar atau tak sadar, menerima tidak menerima, semua satu, satu bangsa, satu bahasa, satu negara, itulah integrasi bangsa – dengan nasionalisme tentunya – yang coba merengkuh yang unik, beda dan kompleks menjadi sebuah abstraksi yang pasti, utuh dan ajeg. Nasionalisme yang berasal dari eropa ini (abad 19)  didasarkan pada tradisi-tradisi budaya bersama seperti bahasa tunggal atau dialek-dialek yang berhubungan erat; warisan adat-istiadat dan minat bersama masyarakat; simbol-simbol pengalaman nasional, termasuk bendera, lagu kebangsaan, parade, prosesi, ziarah; solidaritas institusional, termasuk pemerintahan tunggal; kedaulatan negara atau bangsa;unit wilayah; dan prinsip-prinsip loyalitas serta suatu perasaan bersama atau yang diasosiasikan dengan kesadaran berbangsa di benak masyarakat (Chilchote, 373 : 2007). Pada tahap ini yang dibutuhkan bukanlah kebenaran tetapi pembenaran, pembenaran bahwa manusia itu jamak dalam atribut keindividuannya, namun kemudian  atribut itu lepas dan luruh ketika berbicara negara-bangsa dengan nasionalisme nya. Atas dasar kesamaan itu, ditambah sejarah yang dibuat-buat ditambah sedikit mitos disana-sini, perlulah kiranya mengklaim bahwa negara kita paling benar dan hebat. Seolah membenarkan pendapat Hegel bahwa negara adalah perwujudan roh absolut yang sempurna – puncak dialektika

Nasionalisme dengan negara-bangsa nya adalah paham usang yang terlalu tua ketika berbicara batas negara (borders) menjadi bias; ras, etnis dan suku menjadi tidak jelas dan tidak memiliki pijakan ilmiah; menguatnya humanisme; krisis ekonomi global; perubahan iklim; wabah penyakit; kemajuan teknologi informasi. Sudah saat nya kesetiaan tertinggi tidak ditujukan dan diserahkan pada negara bangsa, tapi pada nilai-nilai kemanusian : keadilan, kesejahtraan, kesetaraan dan kebenaran. Nilai kemanusian ini tidak bisa dibatasi oleh garis batas (boredrs), nilai hidup dimana disitu, disuatu ruang dan waktu, manusia bersatu untuk mencapai nilai luhur kemanusiaan. Sudah saatnya manusia berhimpun bukan pada kecintaannya pada negara-bangsa tapi kecintaan pada nilai-nilai kemanusian yang tidak mengenal wilyah dan batas. Memang ide ini terkesan naif dan utopis, tapi pada titik ini haru diresapi makna dari “ex nihilo nihil fit”dari ketiadaan tidak terjadi apa-apa.

Bersama agama, nasionalisme menurut Barber merupakan kekuatan politik yang paling kuat di bumi saat ini. Sebuah kekuatan politik yang tidak dapat ditolak ketika masyarakat dunia terkotak-kotak dalam suatu negara tertentu. Dialektika terjadi, kompromi tidak dapat dihindarkan. Pada titik inilah pendapat Giddens (2002) tentang bangsa kosmopolitan menjadi sangat penting artinya, ia bisa menjadi jalan panjang dan terjal menuju bentuk nyata bagaimana kesetiaan tertinggi diserahkan pada nilai-nilai kemanusiaan, bukan pada negara dan bangsa. Bangsa kosmoplit adalah bagsa yang didalamnya terdapat kepakaan sama dari individu baik sebagai warga global, nasional, mapun local; dan penerimaan terhadap identitas lain.

Sebuah langkah kecil dan nyata bagi bangsa yang hobi mengganyang dan merasa hebat ini – Indonesia  – untuk menuju bangsa kosmpolit adalah mengakui pluralitas baik dalam dirinya maupun diluar dirinya dan mengakui bahwa budaya dan seni bukanlah milik suatu bangsa tertentu ia adalah milik semua umat manusia yang menghargai dan menikmatinya. Selain itu juga sudah saatnya pemerintah tidak memaksakan dirinya sebagai penafsir tunggal nasionalisme dan masyarakat peduli sejarah diri dan Indonesia, sekaligus berusaha memahaminya sejujur mungkin.

Politik Kesadaran

Nugraha Kuswandani
Bandung, 31 Juli 2010

Kesadaran atau consciousness merupakan gejala mentalitas kejiwaan yang paham akan dirinya, sesuatu di luar dirinya dan relasi keduanya. Paham dalam pengertian ini tidak hanya bersifat empiris saja, namun juga ada kaidah rasionalitas dan trasedental. Kesadaran akan memunculkan sikap memburu esensi atau hakikat dari sebuah objek. Pertanyaan besar yang selalu diajukan bagi seorang yang dalam keadaan consciousness adalah “Bagaimana kita menerangkan hakikat dari segala yang ada ini?” Seorang yang dalam keadaan sadar tidak dengan mudah menerima kemudian membenarkan sesuatu yang ada disekelilingnya, termasuk dirinya sendiri. Kesadaran akan membimbing dan memilah antara pembenaran dan kebenaran.

Kesadaran dalam mentalitas seseorang tidaklah datang begitu saja, karena seorang individu atau diri telah begitu akut dipengaruhi oleh sesuatu di luar diri; keluarga, agama, masyarakat, sekolah dan negara. Keluarga, agama, sekolah dan negara, tanpa disadari diri telah memasukkan nilai-nilai kehidupan, dan nilai-nilai ini menjadi semacam aksioma. Hakikat dari proses ini adalah hegemonisasi nilai-nilai dari luar diri. Bagi Althuser, ini sebuah proses ideologisasi, sebuah proses pembentukan ketidaksadaran. Dari proses inilah terjadi apa yang disebut oleh Marx false consciousness (kesadaran palsu), dimana suprastruktur politik (negara, kelas dan ideologi) mendistorsi kemudian memanipulasi kesadaran diri untuk kepentingan kekuasaan.

Ketika kesadaran manipulatif ini dianggap menjadi sebuah aksioma, penguasa yang memegang kekuasaan akan berada dalam kondisi yang optimal dalam mengeksploitasi seluruh diri-diri yang termanipulasi guna mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Penguasa disini berarti tengah berada dalam kesadaran; paham siapa dirinya, siapa diluar dirinya dan relasi dirinya dengan luar dirinya. Atas dasar kesadaran ini, penguasa memandang dirinya sebagai yang paling berhak atau bisa jadi kewajiban, dalam menguasai diluar dirinya.

Setidaknya ada dua instrumen yang saling berkait satu sama lain, bagaimana cara penguasa mempertahankan ketidaksadaran, yang itu berarti juga mempertahankan dan memperluas kekusaan (diadopsi dari teori dua jenis ideologi Althuser). Pertama, penguasa membentuk sebuah struktur penguasa yaitu pemerintah, yang bersifat represif yang dapat memaksakan kehendak dari penguasa. Dari sini penguasa membentuk aparatur pemaksa kekuasaan, seperti hakim, polisi, militer, intelejen dan lain-lain. Instrumen ini akan sangat berguna dalam memberangus jikalau ada diri-diri yang dengan mentalitas kesadarannya yang kemudian mencoba mengganti penguasa beserta kesadaran palsu yang telah dibentuknya.

Instrumen yang kedua yaitu penanaman nilai-nilai melalui institusi seperti sekolah, keluarga, komunitas, masyarakat dan lain-lain. Hal ini dilakukan penguasa guna memberikan sebuah efek rasa bersalah secara moral dan sosial, bila ada diri-diri yang melanggar nilai-nilai yang menyimpang dari nilai yang telah ditanamkan penguasa. Selain itu juga instrumen ini dapat dijadikan landasan dalam membentuk hukum positif, guna mengikat diri-diri dalam sebuah sistem yang ajeg.

Instrumen yang kedua ini akan berjalan dengan optimal jika instrumen yang pertama telah dibentuk. Represi akan mendukung dan mengajegkan hukum positif yang telah dibuat. Ketidaksadaran diri-diri oleh karenanya akan tetap terjaga, dan penguasa bisa dengan nyaman mengeksploitasi apa yang ada di diluar diri.

Dari sini dapat dipahami bahwa penguasa adalah sebuah objek kesadaran yang menguasi objek ketidaksadaran melalui pembenaran bukan kebenaran. Penguasa adalah kesadaran yang berhasil menjawab hakikat yang ada ini. Pada akhirnya kuasa-menguasai tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah kesadaran, tepatnya “Politik Kesadaran”.

Nasionalisme Semu

Nugraha Kuswandani

 

Indonesia merupakan salah satu negara majemuk di dunia ini yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, bangsa, bahkan agama. Keanekaragaman yang begitu rupa membawa Indonesia ke dalam suatu jurang perbedaan yang begitu jelas serta menjadi salah satu faktor pemisah dari adanya suatu kesatuan. Suatu bangsa yang penduduknya beraneka ragam sudah tentu harus di ikat dalam sebuah rasa kebersamaan atau kesatuan supaya dapat menjaga keutuhan serta rasa kecintaan terhadap negaranya agar perbedaan-perbedaan yang muncul dapat dihilangkan sehingga apa yang ditakutkan dalam sebuah negara, yaitu konflik, bisa di redam agar tercipta sebuah perdamaian abadi bagi negara itu sendiri. Inilah yang menjadi asal mula timbulnya suatu rasa yang sering kita dengar dengan istilah nasionalisme. Secara definisi, “Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris “nation”) dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia”(http://id.wikipedia.org/wiki). Adanya rasa nasionalisme merupakan salah satu bentuk semangat dari suatu bangsa yang lahir dari rasa memiliki sebagai sebuah bangsa, merasa memiliki penderitaan yang sama, tujuan yang sama dan keinginan yang sama. Terwujudnya nasionalisme semisal yang terjadi di Indonesia muncul di saat rasa ingin merdeka timbul di saat masa penjajahan Belanda berlangsung, di mana pada masa ini rakyat Indonesia merasa tertindas dan tidak mendapat keadilan penuh dalam menjalani kehidupannya sebagai manusia yang haus akan kebebasan, sehingga mendorong masyarakat untuk dapat mewujudkan dan menjadi dasar terbentuknya suatu komunitas baru atau yang disebut dengan negara.

Nasionalisme dibentuk agar dapat mempertahankan kedaulatan negara supaya munculnya perbedaan yang berawal dari keanekaragaman tersebut bisa diredam, namun kenyataan yang terjadi saat ini nasionalisme cenderung hanya digunakan sebagai slogan biasa namun bias akan makna serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang terjadi di Indonesia saat ini rasa nasionalisme hanyalah ilusi – ilusi semu yang tidak dapat menciptakan sebuah persatuan bahkan yang terjadi adalah perpecahan yang mengakibatkan munculnya keanekaragaman begitu kental dimana rasa etnosentris yang begitu tinggi muncul di masyarakat. Jika hal ini terus terjadi maka nantinya akan berdampak pada disintegrasi bangsa sehingga berdampak pada timbulnya konflik-konflik yang berkepanjangan. Susahnya menyatukan bangsa Indonesia muncul akibat ketidakpercayaan bangsa Indonesia terhadap sesamanya, begitu anekaragamnya suku, bahasa, agama, bahkan budaya mengakibatkan rakyat yang hidup dan tersatukan atas nama Indonesia ini lebih memilih hidup berdampingan dengan kelompoknya karena rasa perbedaan yang sangat terlihat jelas menjadi faktor pemicu munculnya etnosentris.

Selain itu pula istilah nasionalisme lebih cenderung digunakan oleh para petinggi politik di negara ini untuk dapat memperoleh kekuasaan mereka tampa memikirkan rasa dan hati nurani rakyatnya untuk dapat memenuhi hasrat serta apa yang menjadi kebutuhannya yaitu kesejahteraan. Maka dari itu maraknya tindakan-tindakan separatis di Indonesia merupakan imbas dari ketidakpercayaan rakyat yang begitu beraneka ragam ini terhadap apa yang disebut dengan nasionalisme, sehingga hal ini sudah menjadi kewajaran yang sudah tentu harus sangat kita maklumi. Untuk apa berbahasa dan berbangsa Indonesia satu kalau hanya dapat memenangkan kepentingan salah satu pihak saja tanpa memperhatikan nasib serta kebutuhan dari pihak lain yang dalam hal ini masyarakat Indonesia yang multikultural ini, padahal tujuan dari terciptanya suatu negara adalah agar dapat mengakomodir semua kebutuhan manusia yang ada di dalamnya tanpa ada yang merasa dirugikan sehingga institusi negara tentunya menjadi patokan dalam menciptakan kedamaian serta kesejahteraan terhadap semua manusia yang hidup dalam sebuah kesatuan negara.

Sehingga peran pemerintah disini haruslah besar, dimana pemerintah harus mengupayakan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat Indonesia, korupsi harus diberantas sampai ke akarnya, demokrasi dengan berlandaskan hukum harus ditegakkan di bumi Indonesia, sehingga perbedaan yang terjadi dapat terjembatani dengan baik.  Konflik politik harus betul-betul diselesaikan sesuai hukum yang berlaku, jangan berujung pada kekerasan di jalan-jalan, memberangus hak politik rakyat, dan mematikan penghasilan rakyat-rakyat kecil seperti penghasilan “tukang gorang dan pedagang kaki lima.”

Jadikan kekuatan keberagaman suku bangsa kita sebagai benih nasionalisme Indonesia modern, yang ditentukan oleh semua warga negara, bukan segelintir elit saja.  Bendung pengaruh negatif arus informasi dari luar (eksternal) yang merusak budaya bangsa.  Bila taraf nasionalisme semu seperti ini sudah memonopoli kehidupan negara bangsa, niscaya negara bangsa Indonesia akan hancur di kemudian hari.